Tenaga Honorer Dihapuskan, Pemprov Sumbar Pertahankan Posisi Ini

Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat di SKPD Pemprov Sumbar

PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) merespons penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang yang merupakan keputusan pemerintah pusat. Saat ini Pemprov Sumbar mempekerjakan 12.417 tenaga honorer yang bakal dihapuskan.

"Rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022 lalu, dibahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masih ada peluang tenaga honorer bisa dipertahankan seperti cleaning service, satpam, driver, IT," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam konferensi pers, Rabu (22/6/2022).

Mahyeldi menyebut, terkait nasib honorer yang bekerja di Pemprov Sumbar, seperti halnya tenaga IT. Jika tenaga IT ini dirumahkan, akan berdampak kepada pekerjaan dan tugas-tugas di beberapa OPD.

"Kita perintahkan seluruh OPD untuk melakukan kajian analisa jabatan, selain itu juga menganalisis jabatan guru dan juga tenaga kesehatan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, telah mengusulkan sebanyak 1.829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru.

"Ini menjadi salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K," katanya.

Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan proses rekrutmennya tenaga IT, akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada.

"Dari 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung. Melalui mekanisme yang ada, 20 persen tenaga honorer yang dapat ditampung," katanya.