 |
| Sosialisasi Penguatan Kecamatan Layak Anak yang digagas Dinas P3AP2KB Padang |
PADANG, SENANDUNGKABAR.com – Pemerintah Kota Padang bertekad meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama. Agar penghargaan tersebut direngkuh, Pemerintah Kota Padang berharap peranan lurah dan camat. Menjadi pelopor agar Padang sebagai Kota Layak Anak.
Selasa (11/10/2022), seluruh lurah dan camat dikumpulkan di Balaikota Padang. Mereka mendapat bekal dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kecamatan Layak Anak yang digagas Dinas P3AP2KB Padang.
Kegiatan itu dibuka Plt Kepala DP3AP2KB Alfiadi. Mewakili Wali Kota Padang, Alfiadi menuturkan bahwa beberapa indikator kecamatan layak anak harus dapat dipenuhi oleh Kota Padang. Indikator itu di antaranya yakni pelayanan akta kelahiran dan kartu identitas anak, pelayanan kesehatan bagi tumbuh kembang anak di fasilitas kesehatan, terpenuhinya hak literasi, kreatiftas anak.
“Serta sarana dan prasarana peduli dan ramah anak dan fasilitas bagi kelompok anak yang tergabung dalam forum anak, baik di tingkat kelurahan maupun di kecamatan,” katanya di depan undangan.
Lebih lanjut dikatakan Alfiadi, Pemko Padang telah membuat agenda kegiatan yang mendukung kelurahan dan kecamatan layak anak. Agenda itu memperhatikan 31 hak anak dengan pengembangan lima klaster.
“Seperti terbentuknya forum anak kecamatan dan kelurahan, adanya rapat koordinasi gugus tugaas kota layak anak, penanganan kasus anak, dan lainnya,” jelas Alfiadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Eva Mustika Rosa menyebut, kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada lurah dan camat dalam menyusun kebijakan terkait penerapan hak-hak anak dalam berbagai kebijakan dan program di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga untuk membangun komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dan meningkatkan koordinasi bersama untuk mewujudkan kelurahan dan kecamatan layak anak.
“Termasuk menyatukan persepsi dan pemahaman untuk terpenuhinya indikator kecamatan dan kelurahan layak anak, serta mengupayakan terwujudnya perlindungan anak dari tindak kekerasan,” jelas Eva.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber. Tidak saja dari Bappeda Kota Padang dan Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu), akan tetapi juga menghadirkan narasumber dari DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan itu diikuti 55 perangkat kelurahan dan kecamatan di Padang.
Pimpinan Ruandu Sumbar, Muharman menegaskan, jika ingin berbicara tentang Kota Layak Anak, perlu mengubah mindset dan pola pikir. Diharapkan camat maupun lurah tidak lebih dahulu berbicara anggaran yang tidak ada di kecamatan maupun di kelurahan.
“Akan tetapi harus diawali dengan prinsip semua anak adalah tanggungjawab kita bersama,” ujarnya.
Muharman mengatakan, selama ini cukup banyak keluhan dari kelurahan dan kecamatan terkait anggaran yang minim. Muharman berpendapat, strategi yang harus dibangun dan dilaksanakan adalah membangun kemitraan antara lurah atau camat, dengan stakeholders terkait.
“Intinya adalah sinergitas. Kita juga melihat beberapa kecamatan dan kelurahan telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung kelurahan layak anak, harapan ke depan kelurahan lain membuat inovasi agar kota layak anak tercapai,” sebut Muharman.
Sementara itu, narasumber dari DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat menyebut bahwa UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat siap membantu kabupaten/kota dalam penanganan kasus anak. Seperti proses penanganan kasus, bantuan hukum, menyediakan rumah aman, termasuk bantuan bagi pemulihan ekonomi karena adanya dana DAK dan Pokir.(Charlie)
Posting Komentar