Ranperda APBD Provinsi Sumbar Tahun 2023 Disepakati Sebesar Rp6,7 Triliun

 

Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menandatangani kesepakatan Ranperda APBD tahun 2023

PADANG,SENANDUNGKABAR.com - Rancangan Ranperda Peraturan Daerah atau Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disetujui DPRD sebesar Rp6,7 Triliun. Postur Ranperda APBD disusun berdasarkan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas di tahun anggaran 2023 dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, serta kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal, Sabtu (27/11/2022).

 

Postur Ranperda APBD Pemprov Sumbar pada tahun 2023 sebesar 6,7 Triliyun lebih yang terdiri dari Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp6,431 triliun lebih yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp3,030 triliun lebih, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3,385 triliun lebih, sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp15,972 miliar lebih.

 

Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi, sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang disepakati diharapkan semua program yang masuk didalam APBD 2023 harus berjalan seluruh kegiatan dan tidak ada pergeseran.

 

“Saya harap kegiatan itu sudah berjalan dan tidak ada pergeseran lagi,” katanya.

 

Ditambahkan Mahyeldi, dia sudah memerintahkan OPD untuk melaksanakan tender dini, sehingga ketika proses tender sudah jalan dan APBD sudah disetujui maka bisa langsung Perjanjian Kerja Sama (PKS) nya bisa langsung dilaksanakan.

 

“Saya perintahkan OPD segera laksanakan tender dini. Sekarang sudah ada beberapa tender sekitar anggaran Rp100 sampai Rp 200 miliar,” katanya.

 

 

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut, persoalan hari ini yakni inflasi,  tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.          Sementara itu progul sudah tahun ketiga di jalankan dengan lebih dari Rp600 miliar dana yang dikeluarkan untuk progul semua itu di dalam sector pertanian.

 

“Kita inginkan kegiatan OPD di tahun 2023 tepat sasaran,” katanya.

 

Ditambahkan Supardi, DPRD sudah mengevaluasi kembali kebijakan progul pada item-item kegiatan untuk  tahun 2023 supaya tepat sasaran, sehingga inflasi dan tingkat pengangguran semakin berkurang.

 

“Salah satu kebijakan yang dilahirkan yakni, dari sisi gaji ASN seperti TPP dan guru honor telah dinaikkan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sangat krusial yang ditempatkan di belanja modal yang merupakan bentuk akses  untuk mesayarakat pada sector pertanian seperti irigasi, jalan dan lainnya,” katanya.

 

Supardi berharap sektor pertanian dapat mendongkrak keberadaan dari UMKM di Provinsi Sumbar. Dari berbagai persoalan yang disampaikan gubernur akan diakmodir semuanya.

 

“Gubernur harus  mengevaluasi OPD yang resapan anggarannya lama dan memberikan sanksi kepada OPD yang lalai atau diberhentikan. Pada hari ini kita  masih meragukan  terjadi kembali silva yang sangat tinggi seperti tahun 2021 sebesar 480 miliar lebih. Saya berharap silva di tahun 2022 ini dibawah 300 miliar,” katanya (Rel)