 |
| Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 secara daring di Rumdis Wako |
PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Kabar baik datang dari Ombudsman RI, Kamis (22/12/2022). Kota Padang ditetapkan sebagai kota dengan kualitas penyelenggaraan layanan publik yang baik. Hebatnya, Padang berada di zona hijau, lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi kita, pelayanan publik kita naik dari zona kuning ke hijau," tutur Sekdako Padang Andree Algamar usai menyaksikan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 secara daring di Rumdis Wako, Kamis siang.
Kota Padang naik tingkat dan berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi. Padang meraih skor 82,55. Sedangkan di tahun lalu, Padang hanya berada di zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dengan nilai 72.93.
Penilaian yang diberikan Ombudsman membuktikan bahwa saat ini pelayanan di Kota Padang kepada publik semakin membaik. Masyarakat telah merasa bahagia dan nyaman atas pelayanan pemerintah selama ini.
"Pelayanan di bidang pendidikan, pencatatan sipil, serta kesehatan sangat dirasakan oleh warga, tentunya kita berterimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah melayani publik dengan optimal," kata Sekdako.
Dituturkan Sekda, hal ini tentunya akan menjadi penyemangat agar lebih baik lagi dalam pelayanan kepada publik. Diakuinya bahwa Pemko Padang akan sangat terbuka, menerima segala kritikan maupun saran dari masyarakat.
"Sebab kebahagiaan warga (atas pelayanan yang diberikan) menjadi cita-cita wali kota sejak dulunya," ungkap Andree Algamar.
Ungkapan senada juga disampaikan Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan. Menurutnya, Pemko Padang akan terus memberikan layanan prima kepada masyarakat. Setiap keluhan yang disampaikan warga segera ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi.
"Di sini (dituntut) kecepatan kita dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.
Corri menyebut, pada beberapa hari sebelumnya, kita juga telah menerima hasil evaluasi dari KEMENPANRB sekaitan indeks kualitas pelayanan publik, OPD yang menjadi sampel mengalami peningkatan nilai. Di antaranya seperti DPMPTSP yang nilainya naik dari B menjadi A-. Begitu juga Dinas Dukcapil yang naik dari nilai B- ke B.
"Kita akan terus memberikan pembinaan ke OPD pelayanan agar lebih prima dalam melayani," ujar Corri.
Diakuinya, pada tahun depan pihaknya akan memberikan reward bagi OPD yang berprestasi selama tahun 2022. Menurutnya pemberian reward penting untuk keberlangsungan OPD dalam bekerja.
Ombudsman RI (ORI) mengumumkan hasil dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hasil penilaian disampaikan langsung Ketua Ombudsman, Mohammad Najih. Tidak saja tatap muka, pengumuman ini juga dapat disaksikan secara daring.
Di Kota Padang, pengumuman hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 disaksikan sejumlah kepala OPD di Pemko Padang lewat aplikasi Zoom. Seperti Kepala Dinas Sosial Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yovi Krislova, Kepala Dinas Dukcapil Teddy Antonius, Kepala Dinas Kesehatan dr Srikurnia Yati, Kepala Dinas PMPTSP Editiawarman, Kabag Organisasi Swesti Fanloni, dan lainnya.
Kabag Organisasi Setda, Swesti Fanloni mengatakan penghargaan yang diterima Kota Padang merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pemenuhan Standar Pelayanan Publik adalah sebuah kewajiban instansi pemerintah yang diamanatkan undang-undang.
Sisi lain, dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga profesional, kepuasan masyarakat terhadap layanan OPD di Pemko Padang berada pada skor 82. Hal ini tentunya membuktikan bahwa pelayanan prima yang diberikan pemerintah telah memberi kepuasan kepada masyarakat.
Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga. Henky, warga Siteba mengaku bahwa pelayanan yang dilakukan Pemko Padang telah jauh berubah. Saat dirinya mengurus perizinan di salah satu dinas, berbagai pelayanan dan kemudahan didapatnya.
"Sekarang jika berurusan tidak butuh waktu lama, kita pun dilayani dengan baik," katanya.
Hal serupa disampaikan Rani. Wanita asal Balaibaru itu menyebut bahwa dirinya kini tak kesulitan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat memerlukan informasi kesehatan, dirinya hanya membuka aplikasi yang telah dirancang oleh Puskesmas tempat dirinya selalu berobat.
"Sekarang pelayanan tidak lagi tatap muka, tetapi sudah lewat digitalisasi," katanya.(Charlie)
Posting Komentar