Peringatan Hari Bela Negara ke 74 tahun di Provinsi Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjadi inspektur upacara saat peringatan Hari Bela Negara

PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke 74 tahun 2022 bertempat di GOR H Agus Salim Kota Padang. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjadi inspektur upacara, Senin (19/12/2022).

Peringatan Hari Bela Negara ke 74 kali ini di ikuti seluruh  unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumbar, pelajar mahasiswa, tokoh  masyarakat dan bundo kanduang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Peringatan Hari Bela Negara merupakan satu satunya di Indonesia yang peristiwanya ada di ranah minang Provinsi Sumatera Barat. Tentunya seluruh masyarakat Sumatera Barat harus memberi tahukan kepada seluruh masyarakat dimanapun mengenai adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI  yang memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan Kemerdekaan bangsa Indonesia.

“PDRI merupakan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. Karena setelah Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia,”katanya.

Mahyeldi mengimbau kepada  generasi muda saat ini harus memahami bahwa masyarakat Sumatera Barat atau dulunya Sumatera Tengah memiliki kontribusi untuk keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia.

“ Oleh karena itu pemuda di Sumatera Barat harus menjadi terdepan dalam merawat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kedaulatan bangsa ini dari pihak-pihak yang ingin memecah belah dan mengadu domba bagsa ini,” katanya.

Mahyeldi menuturkan, banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Sumatera Barat yang perlu dicatat, yakni masyarakat Sumatera Barat selalu hadir ketika Indonesia dalam keadaan genting. Seperti belum satu hari merdeka sudah ada satu diantara belahan dari Indonesia yang ingin memisahkan diri.

 

“Tampilah tokoh dari Sumatera Barat Muhammad Hatta yang membuat kesepakatan 18 Agustus 1945 kembali kepada undang undang dasar negara 45,” katanya.

Ditambahkan Mahyeldi, saat Bung Karno dan Bung Hatta di tawan dan Ibu Kota Negara saat itu berada di Yogyakarta dikuasai oleh Belanda melalui agresi ke dua.  Ini membuktikan bahwa Belanda maupun Eropa dan negara lain itu bukan negara yang mendorong kemerdekaan Indonesia.

 

“Namun Negara yang menyatakan dukungan pertama Indonesia merdeka yakni di Timur Tengah Palestina,”katanya. (Rel)