Polemik Wacana Pembangunan Hotel di Gedung Kebudayaan Sumbar, Gubernur: Masih Rencana Mentah dan Anggaran Belum Juga Ada

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah usai sidang paripurna pengesahan ranperda pembangunan infrastruktur di Gedung DPRD Sumbar

PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Wacana pembangunan hotel berbintang di gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Sumbar) bertempat di gedung C pada lantai 2 menuai polemik. Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, pembangunan hotel di Gedung Kebudayaan  tersebut masih sebatas rencana  mentah.

 

“Hal itu masih awal di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belum menjadi keputusan. Anggaran juga belum ada” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah usai sidang paripurna pengesahan ranperda pembangunan infrastruktur di Gedung DPRD Sumbar,” Jumat (06/01/2023).

 

Mahyeldi menyebut, beberapa orang  tokoh-tokoh seniman dan budayawan Sumbar  telah diundang OPD dalam Forum Group Discution (FGD) untuk berdiskusi  dan mendengarkan masukan-masukan, sehingga masukan itu jadi bahan evaluasi.

 

“Justru kita disana ingin bersama mendengarkan masukan,” katanya.

 

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi, menyikapi wacana pengubahan gedung kebudayaan menjadi hotel. Supardi mengatakan, pembangunan gedung kebudayaan telah disepakati oleh periodesiasi terdahulu.

 

“Gedung tersebut mutlak untuk menjadi gedung kebudayaan. Seniman dan budayawan telah memberikan keberatannya,” katanya.

 

Supardi menyebut, ikon dari Sumatera Barat yakni budaya, di Sumatera Barat banyak lahir budayawan dari taraf nasional dan internasional. Tentunya gedung kebudayaan tersebut akan memberi banyak arti bagi seniman-seniman Sumatera Barat, dan mengandung sejarah. Mengenai rencana pengalih fungsian atau pemanfaatan gedung kebudayaan tersebut, menurut Supardi harus melalui kajian yang konfrehensif.

 

“Bappeda menyampaikan secara resmi dalam rapat banggar nantinya gedung Kebudayaan Sumbar di tahap C di lantai 2 ke atas akan dibangun hotel. Saya rasa itu masih dalam wacana lah, karena kita secara resmi belum dapat surat, belum ada pembicaraan di tingkat tersebut,” katanya.

Dikatakan Supardi, jika gedung tersebut diserahkan kepada pihak ketiga untuk pembangunannya dalam bentuk BOT dan sebagainya. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri, karena di tanah tersebut sudah dibangun pondasinya.

 

“Dari berbagai pengalaman, aset yang ada saja seperti Novotel dan Balairung yang di BOT kan masih menjadi persoalan tersendiri. Saya rasa kita harus bijak dalam menyikapi persoalan tersebut,” katanya.

 

Supardi menuturkan, DPRD meminta Pemerintah Provinsi lebih serius dan cerdas di dalam menambah pendapatan asli daerah yang selama ini bertumpu kepada pajak kendaraan bermotor. Pondasi PAD tidak hanya pada pajak kendaraan bermotor tapi masih banyak di sektor lain seperti pemanfaatan asset.

 

“Tapi kan tidak harus di Dinas Kebudayaan, masih banyak alternatif yang lain,” ujarnya.  (Rel)