Realisasi Belanja Pemprov Sumbar Tahun 2022 Mencapai 94,95 Persen

Realisasi belanja Pemprov Sumbar capai 94,95 persen di tahun 2022

PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Menutup Tahun Anggaran 2022, kinerja Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera menunjukan kondisi yang sangat baik. Jika dilihat pada sisi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya surplus 100,93 persen. Sementara dari sisi Belanja juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95 persen dengan sisa anggaran tahun 2022 lebih kurang Rp281,18 miliar.

 

"Alhamdulillah serapan anggaran mencapai 95,6 persen. OPD yang dibawah target, akan dievaluasi oleh masing-masing asisten," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, saat memberikan arahan pada Subuh Mubarokah, di Masjid Raya Sumbar, Minggu (1/1/2023).

 

Meski menunjukkan pencapaian positif, menurut gubernur, Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi-evaluasi demi pwrbaikan ke depan, khususnya terhadap OPD yang serapan anggarannya dibawah target.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan, untuk pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat sebesar Rp296,31 miliar atau 11,61 persen. Pendapatan Asli Daerah dinominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami surplus 103,84 persen.

"Hal ini menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumbar yang dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta beberapa inovasi seperti inovasi "Program 5 Untung" yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar dengan dukungan penuh Kepolisian Daerah Sumbar," katanya.

Medi menuturkan, Pendapatan Transfer yang dinominasi dari DAU dan DAK juga memperlihat kondisi sangat baik dengan realisasi mencapai 97,33 persen. Secara keseluruhan kinerja Pendapatan Daerah tahun 2022 mencapai 99,13 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja, capaian tahun 2022 jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi 2021 dimana realisasi belanja 93,78 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp483,68 miliar.

"Secara keseluruhan kinerja realisasi Belanja dibandingkan Realisasi Pendapatan mencapai 95,73 persen dalam arti bahwa dari total realisasi pendapatan dan penerimaan pada tahun 2022, maka 95,73 persen direalisasikan dalam bentuk belanja untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi Sumatera Barat dan sisanya sebesar 4,27 persen digunakan untuk menutup Defisit Anggaran tahun 2023," katanya.

Sementara itu, Program disektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta kelautan) menunjukan dampak yang sangat baik dengan indikator meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) jika kita bandingkan Y to Y (rata-rata hingga november 2021) mencapai 107,26 persen meningkat menjadi 110,40 persen (rata-rata s.d November 2022) dan jauh melebihi target yang dicantum dalam RPJMD yaitu 100.99 persen.

Kondisi kesejahteraan masyarakat juga semakin baik yang ditandai dengan indikator menurunnya angka kemiskinan dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,04 menurun pada tahun 2022 ini menjadi 5,92 dan kondisi ini lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,28. Capaian angka kemiskinan 2022 merupakan angka kemiskinan nomor 6 terendah dari semua provinsi secara nasional. Dalam halnya kemiskinan ekstrem juga terjadi penurunan dimana pada tahun 2021 mencapai 50.842 jiwa, menurun pada tahun 2022 menjadi 43.671 jiwa atau menurun 14,10 persen.

Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, dikucurkan bantuan sosial kepada 18.418 KK serta bantuan sosial kepada masyarakat melalui panti-panti sosial sebanyak 8.058 jiwa. Dalam tahun 2022 juga diberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak sedang akibat gempa di Pasaman sebanyak 545 unit dan Pasaman Barat sebanyak 1.171 uni.

Dalam halnya Program Entrepreneur juga memperlihatkan indikator yang cukup baik ditandai dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana pada tahun 2021 mencapai 6,52 persen dan menurun pada tahun 2022 ini menurun menjadi 6,17 persen yang juga lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,60 persen.

Terkait indikator pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman, juga mengalami peningkatan signifikan dimana pada tahun 2021 berada pada zona kuning dengan nilai 68,52 kualitas sedang peringkat 25 dari 34 provinsi, dan pada tahun 2022 ini berada pada zona hijau dengan nilai 82,60 kualitas tinggi dan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi.

:Atas semua capaian pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera mengucapkan terimakasih kepada semua masyarakat, DPRD, Forkopimda dan semua organisasi dan lembaga yang telah mensukseskan pembangunan tahun 2022," katanya. (Humas Sumbar).