Bandara Japura, Pemkab Inhu Harapkan Pemerintah Pusat Bantu Agar Segera Beroperasi

Bandara Japura Kabupaten Indragiri Hulu belum beroperasi


INDRAGIRI HULU, SENANDUNGKABAR.com — Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) ingin membuka rute penerbangan baru Rengat - Jambi di Bandara Japura. Namun, rencana itu hingga kini belum bisa terealisasi karena persoalan anggaran.


Bupati Inhu Rezita Meilani mengatakan, kehadiran Bandara Japura sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahkan di dua kabupaten yakni Inhu dan Inhil. Sebab, sangat menghemat waktu perjalanan, khususnya ke Ibu Kota Provinsi Riau.


Baca Juga : Status Bandara Internasional SSK II, Gubernur Riau: Saya Surati Menteri Perhubungan Agar Tetap Jadi Bandara Internasional

“Kami mohon bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat bagaimana bandara ini beroperasi kembali,” katanya dalam pertemuan dengan Gubernur Riau dan Anggota DPR RI Komisi V di Gedung Daerah.

Rezita mengungkapkan, awalnya Bandara Japura masih sempat beroperasi di tahun 2020 hingga 2021. Namun di awal tahun 2022 bandara ini berhenti beroperasi karena berbagai kendala, salah satunya pandemi Covid-19.


Baca Juga : Ladang Minyak Baru di Riau akan Dibuka Kementrian ESDM


Namun, di akhir tahun 2022, kata Rezita, Pemkab Inhu melakukan berbagai upaya untuk kembali menghidupkan bandara itu. Namun, Dari pihak maskapai menginginkan adanya keterlibatan Pemda dalam dalam hal penganggaran.


Baca Juga : Paling Diminati Investor, Ini Lima Kabupaten Kota di Provinsi Riau


“Kesepakatannya waktu itu, pada saat pesawat kosong penumpang, biayanya dibebankan ke Pemda. Kalau keseringan kami tak sanggup. Kami harapkan solusinya bagaimana bandara ini bisa kembali beroperasi. Kami juga berencana untuk buka rute penerbangan Rengat - Jambi,”katanya. (Riau.go.id)


Berita Terkait


SDN 23 Lolong Belanti Sepi, Disdikbud Padang : Tak Masalah yang Jadi Masalah saat Siswa Tak Dapat Sekolah


Setujui Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2022, DPRD Desak Pemprov Sumbar usut Uang Mengendap Sebesar Rp30 Miliar dari Temuan LHP BPK RI


Mantap, Korlantas Polri Minta Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Dihapus

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama