 |
| Ketua DPRD Sumbar memimpin sidang paripurna tentang nota pengantar
rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS
APBD) Pemprov Sumbar tahun 2024 |
PADANG, SENANDUNGKABAR.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS APBD) tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD Sumbar Supardi mengingatkan Pemprov Sumbar mengenai program yang harus di prioritaskan.
“Banyak yang harus kita dalami untuk 2024 terutama masalah di beberapa tempat kita masih dihadapi pada kemiskinan ekstrim, stunting dan itu merupakan agenda prioritas untuk dituntaskan di 2024,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi setelah sidang paripurna nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS APBD) tahun 2024, Jumat (28/7/2023).
Supardi mengingatkan Pemprov Sumbar mengenai rancangan KUA PPAS tahun 2024 tersebut terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021-2026 dan merupakan tahun strategis bagi kepala daerah.
“Pada bulan Oktober 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk masa jabatan 2025-2030. Perlu dilihat agenda prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum masa jabatan berakhir,” katanya.
Di sisi lain Supardi menyebut, target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021-2016, baik makro ekonomi daerah maupun target kinerja program tidak bisa lagi dijadikan acuan penyusunan daerah yang terdapat dalam RPJMD.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kebijakan penyusunan KUA PPAS tahun 2024 berpedoman kepada RKPD tahun 2024. Pemprov Sumbar menetapkan beberapa asumsi penyusunan APBD tahun 2024, seperti pertumbuhan ekonomi di proyeksikan tumbuh sebesar 4,76 persen.
“Tingkat inflasi diproyeksikan sebesar 4 persen, akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir,” katanya.
Mahyeldi menyebut, tingkat kemiskinan di Sumbar pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,62 persen lebih rendah dibanding target tahun 2023 sebesar 5,97 persen. Pada rancangan KUA PPAS tahun 2024 ini, total APBD Sumbar diperkirakan sebesar Rp6,577 triliun mengalami penurunan sebesar 3,41 persen dari APBD tahun 2023 yang berjumlah Rp6,809 triliun.
“Pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp6,327 triliun mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp6,459 triliun,” katanya (Red)
Berita Terkait
Masyarakat Dihibur 4 Hari 4 Malam di HUT Padang ke-354
Serius Kembangkan Sepakbola, Gubernur Sumbar : Kita Punya PPLP untuk Didik Bibit Prestasi
Bandara Japura, Pemkab Inhu Harapkan Pemerintah Pusat Bantu Agar Segera Beroperasi
Posting Komentar