Pemprov Sumbar dan DPRD dengarkan Sidang Tahunan MPR, DPD dan DPR RI, Presiden RI Jokowi Singgung Siapa Pak Lurah

 

Pemprov Sumbar dan DPRD saat sidang parpurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden

PADANG, SENANDUNGKABAR.com -  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah mendengarkan  pidato kenegaraan sidang istimewa MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Presiden RI dalam sidang paripurna, Rabu (16/8/2023). Sidang tahunan MPR RI merupakan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

 

Dalam sidang bersama MPR RI, DPD RI dan DPR RI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari yang digelar serentak antara pileg dan pilpres.Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan kedepan. Tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut. Demokrasi berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan sehari-hari.

 

Baca Juga : Penetapan KUA-PPAS APBD Tahun 2024 Pemprov, Ketua DPRD Sumbar : Terjadi Penurunan Pendapatan  

 

Ketua DPD RI La Nyala Mataliti menyebut, seluruh anggota DPD RI telah mengunjungi hampir semua kabupaten dan kota di provinsi masing-masing daerah pemilihan untuk melihat dan merasakan serta mendengarkan langsung suara masyarakat.

 

Saat sidang bersama MPR RI, DPD RI dan DPR RI, Presiden RI Joko Widodo menggunakan busana adat Tanimbar berasal dari Provinsi Maluku. Presiden juga menyinggung tren di kalangan politisi dan partai politik jelang Pilpres 2024. Salah satunya, kata dia, tren arahan Pak Lurah soal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

 

"Belum ada arahan Pak Lurah." Saya,  saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata Saya," katanya.

 

Jokowi menyebut, dia bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Indonesia berulang tahun yang ke 78, untuk sebuah negara, usia tersebut masih sangat muda, masih banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi.

 

“Kita bersaing tidak hanya dengan negara tetangga, tapi juga dengan negara maju,” katanya.

 

Baca Juga : Koni Sumbar Gelar Rakerda, Ini Sejumlah Agenda yang Akan Dibahas  

 

Ditambahkan Supardi, dalam era globalisasi ini, teknologi digital akan bisa membuat sebuah garansi, apakah Indonesia ke depan menjadi negara maju atau tidak. Kata Supardi lagi, transpormasi digital pada hari ini merupakan sebuah keniscayaan bersama.

 

“Makanya di HUT Kemerdekaan RI ini, kita mencoba untuk memberikan sebuah semangat atau slogan bahwasnya ke depan untuk Indonesia ini harus lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara maju,” ujarnya.

 

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Presiden jelas mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang untuk menjadi 4 besar di Dunia menuju Indonesia emas 2045. Kata Mahyedi, langkah-langkah yang sudh dilakukan selama ini perlu dukungan bersama baik pemerintah, legislatif dan seluruh tokoh masyarakat.

 

“Indonesia negara besar, kekayaan alam kita juga besar. Bagaiman itu semua menjadi bagian yang akan mewujudkan Indonesia emas nantinya,” ujarnya.

 

Dalam sidang bersama MPR RI, DPD RI dan DPRD RI, Presiden Jokowi menyampaikan nota pengantar rancangan APBN tahun 2024. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

 

Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

 

Presiden akan menaikan tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

 

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat kepada pegawai dan pensiunan atas kenaikan penghasilan. Kata Mahyeldi, hal tersebut sangat positif, di Sumatera Barat  sendiri sudah dilakukan peningkatan pada tahun 2023 ini.

 

Baca Juga : Padang Berulang Tahun ke 354, Ini Pesan Warganya 

 

“Sekaitan dengan TPP yang berkaitan dengan kinerja dan kita mendorong teman-teman ASN untuk berkegiatan di luar daerah. Aktivitas di dalam daerah tentu kita pacu,” katanya.

 

Mahyeldi menuturkan, ratusan triliun anggaran akan dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dia berharap OPD-OPD  dapat membangun komunikasi kepada kementerian, sehingga potensi-potensi yang bisa dioptimalkan untuk Sumbar akan berjalan. (Rel)