Penetapan KUA-PPAS APBD Tahun 2024 Pemprov, Ketua DPRD Sumbar : Terjadi Penurunan Pendapatan


Sidang paripurna pengambilan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024

PADANG, SENANDUNGKABAR.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar menggelat sidang paripurna pengambilan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024. Target pertumbuhan ekonomi  ekonomi Sumbar dikoreksi yang semula 5 hinga 5,4 persen disepakati  menjadi  4,8 hingga 5,2 persen dan DPRD meminta Pemprov untuk segera menyesuaikan.

 

“Hal yang perlu diperhatikan tentu saja soal PAD, kemudian lobi dengan pemerintah pusat harus ditingkatkan sehingga dana transfer ke Sumbar bisa naik. Sebab kebutuhan kita besar,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi setelah sidang paripurna, Senin (14/8/2023).


Baca Juga : Pemprov Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2024, Ketua DPRD Sumbar : Prioritaskan Tangani Kemiskinan dan Stunting

 

Sumbar Supardi berharap, di ujung masa jabatan Kepala Daerah dan RPJMD, tidak terjadi penurunan dalam hal pendapatan. Sebab, kebutuhan anggaran pada tahun 2024 luar biasa banyak, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

 

“Terjadi penurunan pendapatan, sementara DPRD berkomitmen untuk tidak terjadi penurunan,” ujarnya.

 

Menurut Supardi, hal ini perlu dibahas dengan semangat penuh keyakinan dan optimis tidak terjadi penurunan. Defisit anggaran di perubahan mencapai Rp600 miliar lebih. Sehingga, tentu OPD harus betul-betul jeli soal pendapatan ini. Sebab, banyak yang belum maksimal, termasuk pajak kendaraan dan potensi pendapatan lainnya.


Baca Juga : Anggota DPRD Sumbar Afrizal Jemput Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Flamboyan Baru Kota Padang

 

“ Kita berharap Gubernur dan jajaran lebih maksimal,” ujarnya.

 

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang. Dukungan  berbagai pihak terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan.

 

“Terkait nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), awalnya itu diperkirakan Rp350 miliar, tetapi nyatanya SILPA 280 miliar. Padahal tahun 2024 itu cukup banyak kegiatan yang perlu didukung, terutama sekali untuk Pemilu 2024, yang butuh dana lebih kurang 400 miliar. Sehingga untuk mendukung itu, tentu akan ada pergeseran anggaran kegiatan nantinya,” ucap Mahyeldi.

 

Ada pun terkait pendapatan, Mahyeldi mengakui bahwa memang belum sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, hal ini perlu dibahas dalam rapat perubahan anggaran nantinya.  Namun demikian, tetap terjadi peningkatan yang positif terkait angka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta Gini Ratio yang semakin kecil.

 

“Hal yang perlu kita lihat itu adalah, uang itu ada dan beredar di tangan rakyat, sehingga saat masyarakat membutuhkan apa, mereka bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, bisa jadi masyarakat tetap sejahtera, meski pun PAD tidak tinggi, sebab uang itu ada dan beredarnya di tangan rakyat,” ucapnya lagi.

 

Meski demikian, Gubernur memastikan tetap akan terus mendorong realisasi berbagai kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di tengah masyarakat, terutama sekali di tingkat desa atau nagari. “Hal ini diperlukan agar pemeratan itu terjadi,” katanya menegaskan.

 

Terkait pesan DPRD Sumbar soal pentingnya upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset provinsi, pemaksimalan peluang rencana investasi, serta upaya-upaya lainnnya, Gubernur menegaskan bahwa hal itu terus menjadi fokus Pemprov Sumbar.

 

“Itu ada beberapa aset yang bisa kita maksimalkan, seperti GOR Haji Agus Salim, Taman Budaya Sumbar, serta beberapa aset lain di Bukittinggi. Itu sedang kita upayakan memaksimalkan peluang investasinya,” ucap Gubernur lagi.

 

Namun demikian, Gubernur tak menampik bahwa terkadang beberapa upaya menarik investasi itu terpental dan menimbulkan kegaduhan. Sehingga, pihak investor menjadi ragu-ragu dan urung berinvestasi di Sumbar.

 

“Sebelumnya kita ada pembicaraan dengan pihak investor, seperti Raffi Ahmad. Tapi, belum apa-apa, itu sudah gaduh. Oleh karena itu, kita tentu berharap semua pihak terkait dapat mendukung segenap upaya kita dalam mengundang investor tersebut,” ujar Gubernur.

 

Gubernur juga menegaskan, sejak awal DPRD Sumbar mengingatkan melalui panitia khusus (pansus) terkait pengoptimalan aset, maka Pemprov Sumbar langsung bergerak. Seperti rencana investasi dari Arab Saudi yang terus dimantapkan, serta komunikasi dengan Kadin yang terus diintensifkan.


Baca Juga : Penerapan Zonasi Sekolah, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen : Pendidikan Sangat Penting di Perjuangkan Bersama - Sama

 

“Tapi jangan sampai, saat pembicaraan baru dimulai, hujan kritik tajam justru sudah datang. Dukungan tentu sangat kita perlukan,” katanya. (Rel)

 

Berita Terkait


Koni Sumbar Gelar Rakerda, Ini Sejumlah Agenda yang Akan Dibahas


Ormas Islam Se Sumbar Sepakati Komitmen Pembinaan Generasi Muda


Padang Berulang Tahun ke 354, Ini Pesan Warganya

 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama