Mahalnya Biaya Politik, Ketua DPRD Sumbar : Dunia Kampus Yok Keluar Kita Berikan Edukasi ke Masyarakat

 

Ketua DPRD Sumbar saat menjadi narasumber di HIMA Universitas Andalas

PADANG, SENANDUNGKABAR.com –  Harga sebuah pengabdian untuk tingkat eksekutif maupun tingkat legislatif harus ditebus dengan biaya yang tak murah. Seorang yang ikut maju dalam pemilu tak tanggung-tanggung harus  merogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk biaya politik dalam meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.


Ongkos berpolitik di Indonesia umumnya dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) khususnya masih sangat mahal. Hasil pemilu 2024 kemarin para calon harus berani mengeluarkan semua sumber daya baik materil maupun non materil untuk meraih suara di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.


“Dunia Kampus Yok Keluar Kita Berikan Edukasi ke Masyarakat,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi setelah menjadi narasumber di Diskusi bersama HIMA Unand, Seni n (06/05/2024).


Baca Juga : DPRD Sumbar Sampaikan Laporan Hasil Reses dan Tutup Masa Sidang Kedua Tahun 2023/2024


Supardi mengatakan, dunia  kampus memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman pengetahuan dan edukasi politik di masyarakat.  Supardi menyinggung hasil pemilu tahun 2024 ini, banyak yang mengalami kerusakan. Bukan hanya para elite politik, tetapi sudah menyentuh ke akar rumput atau masyarakat.


“Seberapapun kita mencoba untuk membangun nagari  atau kampung, itu semua hancur. Masyarakat tak mengakui itu, yang berlaku itu saya mau pilih anda, saya mau dibayar berapa,” katanya.


Supardi menjelaskan, penyebab dari mahalnya  dari pelaksanaan demokrasi  5 tahunan itu karena tingkat pemahaman masyarakat berpolitik masih rendah. 


Baca Juga : Tol Padang Sicincin Tuntas Juli 2024, Gubernur Sumbar: Menteri PUPR Telah Menegaskan


Sementara itu menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi menjelaskan, sistem politik demokrasi bukan sistem yang sempurna, karena masih banyak kelemahan-kelemahannya. Penerapan sistem demokrasi ini di Indonesia umumnya dan khususnya di Sumatera Barat memang membutuhkan waktu yang panjang.


“Untuk hidup di alam demokrasi yang lebih sehat memang butuh waktu yang panjang karena saat ini pada pelaksanaan pemilu masih terjadi pelanggaran-pelanggaran,” ujarnya.


Khairul menuturkan, kampus sendiri saat ini melakukan penelitian-penelitian tentang kepemiluan dan kepartaian untuk mencari  catatan kelemahan-kelemahan yang nantinya direkomendasikan untuk diperbaiki.


Baca Juga : Pemprov Sumbar Bayar Gaji ASN Bolos Kerja 8 Bulan, Ini Bantahan Kepala BKD


“Kunci demokrasi itu dari penelitian yang kami lakukan adalah di partainya. Kalau partainya sehat, partainya demokratis. Maka akan terdampak terciptanya satu sistem berdemokrasi bernegara yang lebih baik,” ujarnya. (Rel)


Berita Terkait


Kerusakan Jalan Nasional Air Dingin, Pemprov Sumbar Pastikan Tambang Legal Tak Operasi dan Pemkab Solok Pimpin Penindakan Tambang Liar


Apresiasi Masyarakat Gunuang Malintang, Gubernur Sumbar Nilai Alek Bakajang Layak Masuk Daftar Kharisma Event Nusantara


Pengerukan Sedimen Tuntas, Kawasan Jalur Padang Bukittinggi Aia Angek Aman Dilalu

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama